Pimpinan DPR Minta Kementerian BUMN Kaji Dampak Pengangkatan Ahok

Pimpinan DPR Minta Kementerian BUMN Kaji Dampak Pengangkatan AhokAziz Syamsuddin. ©dpr.go.id
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyarankan Kementerian BUMN untuk mengkaji rencana pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai petinggi di salah satu perusahaan BUMN. Azis mengatakan, Kementerian BUMN perlu mengkaji dampak dari pengangkatan Ahok.
Kendati, dia bilang penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu kewenangan Kementerian BUMN.
"Itu kan kewenangan dari kementerian BUMN, silakan kementerian BUMN mengkaji secara filosofinya kemudian secara dampaknya kemanfaatannya dan sebagainya," ujar Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11).
Sebelumnya, kabar Ahok bakal menempati posisi tinggi di perusahaan BUMN muncul setelah bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Ahok diisukan akan menempati posisi komisaris utama di BUMN energi.
Namun, penunjukan Ahok tersebut bukan tanpa tuai pro kontra. Ahok disorot pula lantaran statusnya sebagai mantan narapidana. Namun, Azis enggan memberikan komentar karena hal itu menjadi pertimbangan Kementerian BUMN.
Posisi Ahok sebagai kader PDI Perjuangan juga dipertanyakan. Ahok diminta mundur apabila menjadi pimpinan BUMN. Sebab, dianggap BUMN bebas dari partai politik.
Menurut Azis, secara aturan Ahok memang harus mengundurkan diri dari partai politik jika menjabat posisi komisaris atau direksi.
"Kalau sebagai komisaris atau direksi kan harus itu secara aturan," ucapnya. [bal]
Share:
Read More

Diincar NasDem Jadi Capres 2024, Ganjar Pilih Fokus Benahi Jateng

Diincar NasDem Jadi Capres 2024, Ganjar Pilih Fokus Benahi JatengGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. ©2019 Merdeka.com
Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hanya menanggapi singkat soal dirinya menjadi salah satu kepala daerah yang diincar NasDem. Saat ditanya hal itu, Ganjar pilih mengelak.
"Kata Siapa? Kata siapa?" kata Ganjar, saat ditemui usai membuka Munas, Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA), di Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar Selatan, Jumat (15/11).
Namun, Ganjar menerangkan, menjadi kandidat calon presiden 2024 masih terlalu jauh. Dia pilih lebih dulu fokus membenahi Jawa Tengah.
"Terlalu jauh, sekarang kerja dulu untuk Gubernur. Bereskan Jawa Tengah dulu ya," kata Ganjar yang juga politikus PDIP itu.

NasDem Incar 4 Kepala Daerah

Partai NasDem mengincar empat kepala daerah untuk diusung sebagai calon presiden di Pemilu 2024. Mereka adalah Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo dan Khofifah Indar Parawansa.
Ketua DPP NasDem Zulfan Lindan menegaskan, Ketua Umum NasDem, Surya Paloh tak berkenan diusung sebagai Capres. Meskipun aspirasi tersebut datang dari sejumlah pengurus daerah dalam kongres II NasDem.
"Nggak mungkin lah, enggak mungkin (Surya Paloh Capres). Kita sangat mengetahui. Satu, dia tidak bersedia, kemudian kita melihat banyak generasi muda yang akan muncul. Gubernur-gubernur potensial ini, ada 4 gubernur, Jateng, Jatim, Jabar, DKI. Inilah yang harus kita usung orang-orang ini," kata Zulfan di Cikini, Minggu (10/11). [rnd]
Share:
Read More

Kubu Bamsoet Klaim Kantongi Dukungan 14 DPD I dan 383 DPD II

Kubu Bamsoet Klaim Kantongi Dukungan 14 DPD I dan 383 DPD IIRapat Pleno Golkar. ©2019 Istimewa
Merdeka.com - DPP Partai Golkar telah mengadakan Rapimnas sebagai persiapan Munas bersama 34 DPD tingkat I. Dalam rapimnas itu, mayoritas DPD I memberikan kembali memilih Airlangga Hartanto kembali menjadi ketua umum.
Kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengklaim punya jumlah dukungan lebih banyak ketimbang Airlangga. Juru bicara Bamsoet, Andi Sinulingga mengklaim terdapat 14 DPD yang tidak mendukung Airlangga. Ditambah, 383 DPD tingkat II yang telah mendukung Bamsoet.
"Jumlahnya ada 14 ketua tingkat I yang sama kita, dan kemudian ada 383 yang sudah menyatakan dukungan dan konfirm. Bahkan kita sudah ambil, sudah kita peras lagi, kita buang lagi 50 lagi, kalau kemungkinan ada margin of error nya kita optimis bisa menang dengan raihan 330 suara pemilih, itu minimal," kata Andi saat jumpa pers di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (15/11).
Andi tidak merinci DPD-DPD I yang mendukung Airlangga. Dia hanya menyebut lima daerah. Yang paling jelas mendukung Bamsoet adalah Papua Barat. Sedangkan, Aceh, Jambi, Sumatera Barat dan Jawa Tengah juga mempertimbangkan calon lain di luar Airlangga.

Yakin Pemilihan Caketum Lewat Voting

Dengan dukungan yang cukup banyak, Andi ngotot pemilihan ketua umum melalui pemungutan suara alias voting. Dia yakin kubu Airlangga telah memiliki hitungan terkait jumlah dukungan yang didapatkan.
"Bapak Airlangga Hartarto timnya juga menghitung itu, dan kita juga tahu bagaimana itung itungan mereka, karena memang tidak cukup alokasi itu,"ucapnya.
"Karena itu dibikin cara cara seperti ini (musyawarah mufakat), prinsipnya lagi lagi pemilihan itu harus dibuka dan dilakukan secara luber, langsung bebas rahasia," tandas Ketua DPP Golkar itu. [ray]
Share:
Read More

Wacana Aklamasi di Munas Golkar Dinilai Jalan Pintas Airlangga Potong Suara DPD II

Wacana Aklamasi di Munas Golkar Dinilai Jalan Pintas Airlangga Potong Suara DPD IIRapimnas Golkar. ©2019 Merdeka.com
Merdeka.com - Wacana pemilihan Ketua Umum Golkar secara aklamasi mencuat jelang Musyawarah Nasional (Munas) Desember mendatang. Kubu Airlangga Hartarto disebut tengah menyiapkan skenario aklamasi dalam pemilihan Caketum Golkar.
Direktur Job Politicoon Indonesia Asep Gunawan menilai rencana untuk mengupayakan aklamasi menunjukkan Airlangga tidak mau melakukan konsolidasi ke pengurus di bawah. Sehingga, menurutnya, aklamasi menjadi jalan pintas untuk menjadi Ketua Umum Golkar lagi dengan menguasai suara DPD I.
"Aklamasi terlihat sebagai 'shortcut' atau jalan pintas Airlangga yang tidak mau menjangkau DPD II, namun ingin menjadi ketua umum lagi dengan hanya menguasai mayoritas DPD I," kata Asep melalui keterangannya, Jumat (15/11).

Aklamasi Bisa Picu Dualisme

Dia menilai, jika kubu Airlangga memaksakan aklamasi di Munas justru akan menimbulkan perpecahan di tubuh partai beringin.
"Jika Airlangga enggan mendengarkan aspirasi 514 DPD II namun memaksakan aklamasi, hal ini justru bisa membawa masalah yang bisa berujung terbelahnya kembali Partai Golkar," jelasnya.
Aklamasi, kata Asep, memang tidak salah. Namun, dia beranggapan, Airlangga akan dicap antidemokrasi bila opsi itu dipaksakan.
"DPD Golkar, baik di tingkat I maupun II hendaknya tidak gampangan untuk dilobi untuk memaksakan aklamasi. Sementara kondisi sebenarnya aspirasi kader-kader di daerah sangat beragam. Aklamasi tidaklah salah, jika tidak dipaksakan. Namun, kalau dipaksakan itu namanya antidemokrasi," ujar Asep.

Makin Banyak Calon Makin Bagus

Selain itu, Asep menyebut semakin banyak calon yang maju menjadi Golkar-1 sebenarnya baik bagi pengurus DPD baik tingkat I atau II. Sebab, para kandidat ketum akan menyerap aspirasi kader-kader di bawah.
"Sebaliknya, semakin dikit calon, apalagi calon tunggal dengan aklamasi, tentu calon tersebut semakin merasa tidak perlu memerhatikan kader-kader di akar rumput, karena merasa sudah akan menang dengan gampang," tandas dia.

Kubu Airlangga Ingin Musyawarah

Loyalis Airlangga Meutya Hafid mengatakan, Airlangga siap bertarung dengan Bambang Soesatyo melalui mekanisme voting dalam Musyawarah Nasional Golkar.
"Saya rasa Airlangga siap dengan apapun, setiap calon harus siap dengan model apapun," ujar Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11).
Kendati, Meutya menyoroti pengalaman ketatnya kontestasi saat Munas yang berujung perpecahan. Karenanya, kubu Airlangga mendorong musyawarah mufakat.
"Hanya karena hampir semua Munas kita kontestasi ketat dan berujung ekses perpecahan sesudahnya untuk sekarang ini kita ingin mencoba adanya musyawarah mufakat," ujar Ketua Komisi I DPR itu.

Aklamasi Pernah Terjadi di Era Ical

Sementara, Airlangga ingin Munas Golkar berjalan demokratis. Dia pun tak masalah jika di Munas nanti ketua umum dipilih secara aklamasi. Airlangga menyebut, aklamasi pernah terjadi saat pemilihan caketum Golkar Aburizal Bakrie. Kemudian saat musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) pada 2017 silam.
"Aklamasi bukan pertama kali, pertama kali waktu Pak Ical (Aburizal Bakrie), kedua pada saat Munaslub kemarin. Golkar sudah melaksanakan itu," ucap dia di sela Rapimnas Golkar, Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (14/11).
Menurut Menko Perekonomian itu, pemilihan secara aklamasi tidak menyimpang dari demokrasi. "Aklamasi itu bagian dari demokrasi juga," kata Airlangga.
Airlangga mengembalikan kepada peserta Munas soal dukungan caketum. Munas Golkar akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 6 Desember. "Ya itu dipulangkan kepada seluruh pemegang suara," ujarnya. [ray]
Share:
Read More

Jokowi Disebut Tak Bernyali Soal Perppu KPK, PKB Bilang 'Enggak Usah Tekan-tekan'

Jokowi Disebut Tak Bernyali Soal Perppu KPK, PKB Bilang 'Enggak Usah Tekan-tekan'Jazilul Fawaid usai diperiksa KPK. ©2019 Merdeka.com/Dwi Narwoko
Merdeka.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsudin nilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak punya nyali untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK. Padahal, kata dia, Perppu KPK bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap aparat Kepolisian atau Kejaksaan.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta semua pihak untuk tidak menekan Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK. Kata dia, Jokowi harus mengambil keputusan secara objektif.
"Nah kalau soal nyali tidak nyali itu istilahnya ini buka soal berantem ini soal kemaslahatan. Ini biar Pak Jokowi betul-betul mengambil keputusannya secara objektif enggak usah ditekan-tekan," kata Jazilul di The Trans Resort Hotel, Jumat (15/11).
Menurut Jazilul, baiknya biarkan dulu UU KPK Hasil revisi berlaku. Sehingga bisa teruji apakah UU tersebut lebih baik dari sebelumnya.
"Ya diuji dululah dilaksanakan dulu baru dinilai. Jangan-jangan pimpinan yang baru dengan UU yang baru itu lebih bagus. Jangan suudzon terus istilah orang pesantren. Wong belum dijalani," ucapnya.

Demokrat Sebut Jokowi Tak Bernyali

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini belum juga memutuskan untuk menerbitkan atau tidak Perppu KPK. Dorongan berbagai pihak khususnya aktivis antikorupsi kian kencang usai UU KPK baru disahkan pemerintah dan DPR.
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Amir Syamsuddin melihat Jokowi tidak punya nyali untuk menerbitkan Perppu KPK. Amir pun menyarankan, ini kesempatan emas bagi penegak hukum seperti Kejaksaan dan Polisi untuk mengembalikan kepercayaan publik.
"Di saat munculnya kesan upaya pelemahan KPK, saat inilah kesempatan terbaik bagi dua lembaga penegak hukum lainnya Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk tampil mengisi dan memenuhi harapan sekaligus mengobati kekecewaan publik yang masih berharap dan menanti terbitnya Perppu KPK, namun nampaknya tidak bernyali diterbitkan oleh Presiden," kata Amir kepada merdeka.com, Jumat (15/11). [ray]
Share:
Read More

Recent Posts